Lingkup Jaminan

Kehadiran PT Jasa Raharja (Persero) sebagai Asuransinya Masyarakat Indonesia, memberikanperlindungan kepada masyarakat melalui 2(dua) program asuransi sosial, yaitu AsuransiKecelakaan Penumpang Alat Angkutan Umum yangdilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 33Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan WajibKecelakaan Penumpang serta Asuransi TanggungJawab Menurut Hukum Terhadap Pihak Ketiga yangdilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 34Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu LintasJalan.

*Please zoom to see full resolution
UU No 33 Tahun 1964 Jo PP No 17 Tahun 1965

UU No 33 Tahun 1964 Jo PP No 17 Tahun 1965 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Umum menjelaskan korban yang berhak atas santunan adalah setiap penumpang sah dari alat angkutan penumpang umum yang mengalami kecelakaan diri, yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan umum, selama penumpang yang bersangkutan berada dalam angkutan tersebut, yaitu saat naik dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan. Bagi penumpang kendaraan bermotor umum (bus) yang berada di dalam tenggelamnya kapal ferry, maka kepada penumpang bus yang menjadi korban diberikan santunan ganda. Sedangkan bagi korban yang jasadnya tidak diketemukan dan/atau hilang, penyelesaian santunan didasarkan kepada Putusan Pengadilan Negeri.

UU No 34 Tahun 1964 Jo PP No 18 Tahun 1965

UU No 34 Tahun 1964 Jo PP No 18 Tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan menjelaskan bahwa korban yang berhak atas santunan adalah setiap orang yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan serta setiap orang atau mereka yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, dimana pengemudi kendaraan bermotor yang penyebab kecelakaan, termasuk dalam hal ini para penumpang kendaraanbermotor dan sepeda motor pribadi. Bagi pengemudi yang mengalami kecelakaan merupakan penyebab terjadinya tabrakan dua atau lebih kendaraan bermotor, maka baik pengemudi maupun penumpang kendaraan tersebut tidak dijamin dalam UU No 34/1964 jo PP no 18/1965 termasuk korban pejalan kaki atau pengemudi/penumpang kendaraan bermotor yang dengan sengaja menerobos palang pintu kereta api yang sedang difungsikan.

Nilai Santunan Kecelakaan Penumpang

Nilai santunan yang dibayarkan bagi korban kecelakaan lalulintas jalan telah diatur berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: KEP.36/ PMK.010/2008 tanggal 26 Pebruari 2008. Nilai santunan untuk korban yang meninggal dunia sebesar Rp. 25 juta, korban yang mengalami cacat tetapp maksimum sebesar Rp. 25 juta, korban yang memerlukan biaya perawatan maksimum sebesar Rp. 10 juta dan bagi korban yang tidak memiliki ahli waris diberikan biaya penguburan sebesar Rp. 2 juta.