Struktur

Sesuai Peraturan Menteri Negara Badan Usaha No. PER- 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 152/PMK.01/2012 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, terdapat Organ Perseroan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi beserta Unit Kerjanya yang memainkan peran kunci dalam keberhasilan pelaksanaan GCG. Masing-masing Organ Perseroan tersebut mempunyai tugas, fungsi dan tanggung jawab  dalam memastikan bahwa penerapan GCG di perusahaan berjalan dengan optimal.

struktur

ORGAN UTAMA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Pemegang saham/Pemilik Modal melaksanakan GCG sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. RUPS Perusahaan Perasuransian wajib diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar operasional prosedur Perusahaan Perasuransian yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam mengambil keputusan, RUPS wajib berupaya menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan pemegang saham minoritas, kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.

 

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai BUMN maupun usaha BUMN dan memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus memantau dan memastikan bahwa GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan di BUMN.

 

DIREKSI

Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan BUMN dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN, serta memastikan agar BUMN melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di BUMN yang bersangkutan.

 

ORGAN PENDUKUNG

SEKRETARIAT PERUSAHAAN

Fungsi Sekretaris Perusahaan adalah:

  1. Memastikan bahwa BUMN mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;
  2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
  3. Sebagai penghubung (liaison officer); dan
  4. Menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang

 

SATUAN PENGAWASAN INTERN

Fungsi Pengawasan Intern adalah:

  1. Evaluasi atas efektifitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan;
  2. Pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;

 

DIVISI MANAJEMEN RISIKO & LITBANG

  1. Divisi Manajemen Risiko dan Litbang berfungsi untuk mengelola manajemen risiko yang ada di perusahaan secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG.
  2. Sosialisasi, Implementasi dan evaluasi pedoman GCG secara berkesinambungan.

 

KOMITE INVESTASI

Direksi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib membentuk Komite Investasi. Komite Investasi bertugas membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan investasi dan memantau pelaksanaan kebijakan investasi yang telah ditetapkan.

 

KOMITE AUDIT

Komite audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian.