Info Utama

04 Mei 2015, Humas Kantor Pusat

Jasa Raharja Dukung Penerapan Program Pengendalian Gratifikasi

Sebagai Badan Usaha Milik Negara  Jasa Raharja dituntut untuk menciptakan Good Corporate Governance (GCG) didalam setiap melaksanakan kegiatan perusahaan. Selain itu, di dalam melakukan perbaikan berkelanjutan khususnya untuk menciptakan lingkungan perusahaan yang bersih dan bebas korupsi,  maka Jasa Raharja melakukan Penandatanganan Pernyataan Komitmen Penerapan Program Pengendalian Gratifikasi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis 30 April 2015 di Aula Kantor Pusat Jasa Raharja, disaksikan jajaran Komisaris, Direksi, Kepala Unit Kantor Pusat serta jajaran KPK.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Jasa Raharja Budi Setyarso dan Wakil Ketua KPK Zulkarnain. Budi Setyarso mengatakan selama ini Jasa Raharja sudah berkomitmen untuk konsisten menghindarkan diri dari praktek gratifikasi dimaksud, namun dalam rangka lebih memberikan pemahaman kepada setiap insan Jasa Raharja dimanapun berada, maka perlu dibuatkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi (PPG) yang mengatur secara jelas dan tegas gratifikasi apa yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan sebagai penyelenggara Negara. “Untuk penyusunan Pedoman Pengendalian Gratifikasi dimaksud, Jasa Raharja diberikan bantuan teknis oleh KPK” ujar Budi Setyarso. Dengan bantuan teknis dari KPK ini, maka Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang akan dihasilkan dan diterapkan di Jasa Raharja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tambah Budi Setyarso. Budi Setyarso berharap, semoga dengan penandatanganan komitmen yang selanjutnya akan diikuti dengan penyusunan Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Jasa Raharja maka pengelolaan perusahaan akan lebih baik lagi pada masa yang akan sesuai prinsip-prinsip Good corporate governance.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua KPK Zulkarnain menegaskan bahwa penandatanganan komitmen penanganan gratifikasi di lingkungan Jasa Raharja sangat diapresiasi KPK.
Sebagai instansi BUMN, lanjut Zulkarnaen, pegawai Jasa Raharja adalah pegawai negeri sehingga jika ada gratifikasi maka wajib melapor ke KPK. “Komitmen ini penting sebagai wujud bahwa Jasa Raharja mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik,” ujarnya. Ia menambahkan, langkah Jasa Raharja juga menjadi dukungan kuat dalam proses pemberantasan korupsi di Indonesia
pengendalian gratifikasi di Jasa Raharja, menurut Zulkarnain memiliki modal yang cukup bagus. “Tadi kita semua mendengar paparan Dirut Jasa Raharja bahwa skor GCG Jasa Raharja mencapai angka 93 dari skala 100. Itu sudah sangat bagus sekali,” katanya.
Untuk lebih mengoptimalkan komitmen Jasa Raharja, KPK lanjut Zulkarnaen, siap membantu dalam pembinaan lebih lanjut. Seperti pelatihan dan bagaimana penanganan gratifikasi yang bisa dilakukan Jasa Raharja. Selain melakukan penandatanganan, pada kesempatan tersebut, KPK menyerahkan Drop Box kepada Jasa Raharja sebagai bentuk dukungan KPK atas upaya Jasa Raharja dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari segala bentuk tindakan korupsi.

Penerapan GCG di Jasa Raharja selama ini sudah kita laksanakan dengan baik, namun demikian kita juga selalu ingin melakukan continuous improvement (perbaikan berkelanjutan) antara lain dengan melaksanakan aturan tentang Board Manual yang mengatur hubungan kerja yang jelas dan tegas antara Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris.

Khusus untuk hubungan kerja antara Direksi dengan Komisaris, keberadaan board manual dimaksud sudah mencerminkan adanya Check and Balances dari fungsi Komisaris sebagai pengawas dan penasehat  dan fungsi Direksi yang melaksanakan tugas pengurusan perusahaan selama ini. Assessment oleh badan independen maka score GCG Jasa Raharja untuk tahun buku tahun 2013 adalah 93,48 dengan predikat Sangat Baik.

(Humas Kantor Pusat/Abdillah)