Info Utama

01 Februari 2021, Humas DIY

Strategi Jasa Raharja Jawa - Bali Menghadapi PPKM Dimasa Pandemi Covid – 19

Senin (1/2/21) melalui virtual meeting, Jasa  Raharja se- Jawa Bali melangsungkan focus group discussion (FGD) terkait optimalisasi pelayanan untuk wajib pajak. Dengan konsep FGD ini harapannya mendapatkan kesimpulan bersama terkait optimalisasi pelayanan kepada masyarakat pada PPKM di masa pandemi Covid – 19 kali ini.

 

FGD dihadiri Yudi Sudarma selaku PJT Kepala Urusan Sumbangan Wajib Divisi Asuransi Kantor Pusat dan diikuti oleh Kepala Bagian Operasional se Jawa – Bali. Dalam pembahasan kali ini mengenai sumbangan wajib khususnya yang harus dibayarkan oleh masyarakat, selain itu juga terkait bagaimana mitra dari Jasa Raharja seperti PO dan armada lainnya agar tetap menunaikan kewajibannya untuk melaksanakan Iuran Wajib. Pada awal sesi, Sofyan Adi Nugroho selaku Kepala Bagian Operasional PT Jasa Raharja Cabang D.I.Yogyakarta membuka diskusi dan menyampaikan bahwa dalam situasi pandemi seperti sekarang terlebih dengan adanya kebijakan PPKM, menuntut setiap Cabang yang berada di wilayah Jawa – Bali melakukan inovasi terkait pembayaran pajak.

 

“Pada kesempatan yang baik ini, saya mengapresiasi kepada provinsi – provinsi yang punya samsat online regional seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kita bisa melakukan optimalisasi penerimaan melalui samsat online tersebut” puji Yudi Sudarma. Samsat online menjadi fokus bersama untuk melakukan optimalisasi penerimaan dikala pandemi seperti saat ini. Yudi juga mengatakan bahwa sudah ada pembahasan dan perencanaan mengenai sistematika Samsat Online Nasional (samolnas) yang lebih baik sehingga dapat dikelola satu pintu melalui situs Kantor Pusat Jasa Raharja. Aplikasi JRku juga menjadi salah satu inovasi yang akan menjawab tantangan digital dimasa yang akan datang. Namun walaupun demikian perlu adanya perbaikan dan evaluasi agar aplikasi maupun situs daring yang nantinya akan digunakan wajib pajak dapat terlaksana dengan baik.

 

PT Jasa Raharja perlu melakukan koordinasi lebih lanjut dengan stakeholder tim pembina samsat yang lain agar dalam perjalanan pengembangan inovasi pembayaran pajak secara digital dapat diimplementasikan dengan baik. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat juga menjadi pembahasan dalam FGD tersebut. Kedepannya, sinergitas dari seluruh pihak yang terlibat dalam proses digitalisasi penerimaan pajak harus ditingkatkan demi melayani seluruh masyarakat. Dan sikap keterbukaan informasi menjadi dasar yang perlu dipegang karena saat ini sudah memasuki era big data yang artinya mobilitas seseorang dalam mengakses sebuah informasi dapat dilakukan dengan mudah.